Selamat datang di situs Pengadilan Negeri Jakarta Timur   Klik Disini Untuk Mendengarkan Selamat datang di situs Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pendukung Pengguna Difabel

logo

 

 

 

 

 

PERDATA

    1. Pelayanan Permohonan
      1. Dasar Hukum

-  Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

-  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

  1. Masyarakat dapat mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Pelayanan Terbadu Satu Pintu (PTSP).
  2. Petugas Meja I wajib memberikan bukti register dan nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan dan dibuatkan SKUM.
  3. Khusus untuk permohonan pengangkatan anak/adopsi, masyarakat dapat mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
  4. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonan secara lisan dengan menghadap Ketua pengadilan.
  5. Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada pemohon dan para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.
  6. Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang).
  7. Pengadilan wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang dapat diajukan permohonan.
  8. Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan Kasasi.

    1. Dasar Hukum

-  Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

-  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

-  Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

  1. Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui petugas PTSP dengan menyerahkan surat gugatan, minimal 5 (lima) rangkap,untuk gugatan dengan tergugat lebih dari satu, maka surat gugatan diberikan sesuai jumlah tergugat.
  2. Penggugat sedapat mungkin menyerahkan salinan lunak (softcopy) surat gugatan kepada petugas PTSP.
  3. Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas PTSP/Kasir yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar, Penggugat melakukan pembayaran panjar melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan.
  4. Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada petugas Kasir, untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta surat gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftaran dari petugas pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.
  5. Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara, dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi Penggugat dapat melakukan pembayaran penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan.
  6. Pengadilan wajib menetapkan hari sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perkara diterima oleh Majelis Hakim.
  7. Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan semenjak perkara didaftarkan.
  8. Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang hari pertama dari pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.
  9. Penentuan hari sidang pertama sejak perkara diregister ditentukan berdasarkan jumlah tergugat dan domisili tergugat dari pengadilan.
  10. Hakim wajib mengupayakan mediasi sebelum memeriksa perkara.
  11. Pengadilan menyediakan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan di muka persidangan,bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, Pengadilan wajib memberitahukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan.

    1. Dasar Hukum:

-      PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.

  1. Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (Class Action). Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal: 
    1. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
    2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
    3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
    4. Organisasi kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen.
    5. Organisasi kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang yang berbersangkutan antara lain dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen.
    6. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat: 

-     Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok. 

-     Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota;

-     Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.

-     Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

  1. Dasar hukum:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

  1. Mediasi dalam persidangan
    1. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.
    2. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh pengadilan.
    3. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim,dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
    4. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjalankan fungsi mediator.
    5. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.
    6. Mediasi di Luar Persidangan (di Luar Pengadilan)
      1. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar pengadilan.
      2. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian.
      3. Pengadilan menerbitkan akta perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

  1. Dasar hukum:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

  1. ugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana dan bukan sengketa mengenai tanah.

-      Pendaftaran;

-      Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;

-      Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;

-      Pemeriksaan pendahuluan;

-      Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;

-      Pemeriksaan sidang dan perdamaian;

-      Pembuktian; dan

-      Putusan

  1. Pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan Sederhana

Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

-      Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan.

-      Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

  1. Identitas penggugat dan tergugat;
  2. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
  3. Tuntutan penggugat.

-      Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

f.Perdamaian dalam Gugatan Sederhana

-      Penyelesaian gugatan Sederhana dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama

-      Hakim mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dalam pasal5 ayat (3).

-      Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.

-      Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak.

-      Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

g.Upaya Hukum Keberatan

-      Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan.

-      Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya.

-      Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

-      Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.

-      Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

-      Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim.

-      Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

-       Putusan dan berkas gugatan sederhana;

-       Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan

-       Kontra memori keberatan.

  1. Pelayanan Upaya Hukum
    1. Dasar Hukum

-     Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

-     Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

  1. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Banding melalui PTSP layanan Perdata, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
  2. Pemohon Banding harus membayar panjar biaya permohonan Banding yang dituangkan dalam SKUM, dan kemudian petugas PTSP memberikan akta pernyataan Banding kepada pemohon Banding apabila panjar biaya Banding telah dibayar lunas.
  3. Pengadilan wajib menyampaikan permohonan Banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori Banding.
  4. Pemohon Banding dapat melakukan pencabutan permohonan Banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan Banding yang ditanda tangani oleh panitera.
  5. Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 (empat belas) hari.

  1. Pelayanan Administrasi Kasasi
    1. Dasar Hukum

-     Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

-     Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

  1. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Kasasi melalui PTSP layanan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
  2. Pemohon atau Termohon dalam perkara permohonan dapat mengajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diberitahukan kepadanya.
  3. Pemohon kasasi harus membayar panjar permohonan kasasi yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan mencatat dalam buku register dan memberikan akta pernyataan kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas.
  4. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori Kasasi selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri,Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi.
  5. Pemohon kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh Pemohon kasasi dengan menyertakan akta pencabutan kasasi yang ditanda tangani oleh panitera.
  6. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

    1. Dasar Hukum

-     Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

-     Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

  1. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  2. Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada PTSP layanan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
  3. Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM,pernyataan Peninjauan Kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.
  4. Pencabutan permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditanda tangani oleh pemohon Peninjauan Kembali.
  5. Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung, dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

  1.     7. Pelayanan Administrasi Eksekusi
    1. Masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
    2. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
    3. Pengadilan harus menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM yang berisi komponen
    4. bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi (executable) atau tidak dapat dieksekusi (non executable).
    5. Jika setelah ditempuh langka-langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka Ketua Pengadilan membuat penetapan eksekusi.
    6. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.
    7. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

  1. Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi)

Dasar Hukum:

-      Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

-      Pasal 24 PERMA Nomor 3 Tahun 2016 :

(1) Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;

b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;

  1. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;

2) masih dipersengketakan kepemilikannya;

3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;

4) menjadi jaminan di bank.

(2) Bentuk Ganti Kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dalam mata uang rupiah.

(1) Permohonan Penitipan Ganti Kerugian diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang paling sedikit memuat:

a. identitas Pemohon;

1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa;

2) dalam hal Pemohon Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/ Badan Hukum perdata lainnya, meliputi nama badan hukum, tempatkedudukan, identitas orang yang yang berwenang untuk mewakili badan hukum tersebut di Pengadilan, dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa;

b. Identitas Termohon;

1) dalam hal Termohon orang perorangan, meliputi nama, tempat tinggal, dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;

2) dalam hal Termohon badan hukum perdata, meliputi nama badan hukum perdata, tempat kedudukan dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak;

3) dalam hal Termohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak;

4) dalam hal Termohon masyarakat hukum adat, meliputi nama masyarakat hukum adat, alamat masyarakat hukum adat, fungsionaris masyarakat hukum adat dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak;

c. Uraian yang menjadi dasar permohonan Penitipan Ganti Kerugian yang sekurang  kurangnya meliputi:

1) hubungan hukum Pemohon dengan objek pengadaan tanah;

2) hubungan hukum Termohon dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;

3) penyebutan secara lengkap dan jelas surat keputusan gubernur, bupati, atau walikota tentang penetapan lokasi pembangunan;

4) penyebutan besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan penilaian penilai atau penilai publik;

5) penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;

6) penyebutan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat putusan tersebut;

7) penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

8) besaran nilai Ganti Kerugian yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepadaTermohon secara jelas, lengkap dan rinci; dan

9) waktu, tempat, dan cara pembayaran Ganti Kerugian.

d. Hal yang dimohonkan untuk ditetapkan:

1) mengabulkan permohonan Pemohon;

2) menyatakan sah dan berharga Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima; dan

3) pembebanan biaya perkara.

(2) Permohonan Penitipan Ganti Kerugian ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan dilampiri dokumen pendukung sekurang-kurangnya berupa:

a. bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon:

1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, berupa foto copysurat keputusan pengangkatan/ penunjukan/tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut;

2) dalam hal Pemohon Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/badan hukum perdata lainnya, berupa fotocopysurat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum, foto copy keputusan pengangkatan orang yang mewakili badan hukum di Pengadilanserta fotocopyKTP atau kartu identitas lainnya yang sah.

b. foto copysurat keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan Pemohon sebagai Instansi yang memerlukan tanah;

c. foto copydokumen untuk membuktikan Termohon sebagai pihak yang berhak atasobjek pengadaan tanah;

d. foto copysurat dari penilai atau penilai publik perihal nilai Ganti Kerugian;

e. foto copy berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;

f. foto copysalinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan;

g. foto copy    surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika telah ada;

h. fotocopy dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya;

i. fotocopysurat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;

j. fotocopysurat keterangan bank dan Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank.

(3) Dalam hal berkas permohonan penitipan Ganti Kerugian dinilai lengkap, Panitera memberikan Tanda Terima Berkas setelah Pemohon membayar panjar biaya melalui bank

Klik Disini Untuk Mendengarkan Pendukung Pengguna Difabel